Bima, Realnews.id -Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa dan kecamatan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pencegahan dan penanganan balita kekurangan gizi kronis (stunting) yang menjadi fokus nasional di Kabupaten Bima.
Kepala Seksi Gizi Bidang Kesga Dikes Kabupaten Bima Melaksanakan Musyawarah Masyarakat (rembug) Desa untuk mencegah dan mengatasi anak gagal tumbuh (stunting) di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecamatan Woha pada Bulan Juli 2019.
Musyawarah desa membahas strategi kabupaten Bima dalam percepatan penurunan stunting di desa dan aksi konvergensi stunting tahun 2019-2020 yang dipaparkan Kasi Gizi Tita Masithah, M.Si dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Bima Adi Fahrudin SST Gz.Tita Senin (19/8) melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa untuk mencegah dan mengatasi anak stunting di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecanatan Woha pada Bulan Juli 2019.
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang berlangsung akhir Bulan Juli 2019 di Desa Waro kecamatan Monta dan Penapali Kecamatan Woha lalu telah menyepakati sejumlah poin penting pemanfaatan dana desa untuk mencegah stunting pada balita di Kabupaten Bima. Kegiatan yang sama juga akan berlangsung akhir Agustus mendatang di desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha.
“Pemilihan lokasi tesebut didasarkan pertimbangan bahwa pada ketiga desa Penapali, desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha merupakan desa lokus penanganan stunting tahun 2020”. Ungkap Tita.
MMD juga menyepakati penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita gizi kurang. Disamping pelatihan serta pemantauan perkembangan kesehatan dan ibu menyusui.
Rapat juga membahas alokasi bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam penanganan ibu hamil dan menyusui, pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
Di samping poin-poin tersebut di atas, upaya pencegahan stunting ini menyepakati perlunya pengembangan ketahanan pangan desa, pembangunan Posyandu permanen minimal 1 Posyandu di masing-masing desa serta penyediaan insentif bulanan bagi kader.
Pemberian makanan tambahan dan penyuluhan di Posyandu, bantuan jamban keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes, penyediaan ambulans desa dan penyediaan garam beryodium menjadi titik berat pertemuan tersebut”. Jelas Tita. ( Rn01)
COMMENTS