Bima, Realnews.id - Tak jarang wacana isu radikalisme, ektremisme dan terorisme selalu dilekatkan pada Pondok Pesantren. Seperti contoh penelitian tentang "Qualitative Research on Pesantren Resilience against Radicalism", yang sedang digarap oleh Center for the Study of and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang didukung penuh oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan United Nation Development Programme (UNDP).
Kebetulan pada penelitian tersebut, saya dipercaya dan diberikan kesempatan untuk menjadi asisten penelitinya Dr. Abdul Malik, M.Ag. Beliau merupakan dosen saya di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Beliau sebenarnya orang ketiga yang direkomendasikan oleh Dr. Abdul Wahid, M.Ag, M.Pd setelah Prof. Suprapto, M.Ag, merekomendasikan ke beliau. Namun karena bertepatan dengan keberangkatan hajinya, akhirnya beliu merekomendasikan lagi ke Dr. Abdul Malik, M.Ag, M.Pd sebagai penelitinya.
Kita kembali dengan adanya wacana radikalisme di kalangan Pondok Pesantren yang kita singgung sebelumnya, tentu implikasi yang dirasakan oleh pihak Pondok Pesantren sendiri adalah menuai kecurigaan yang berlebihan oleh beberapa pihak terhadap setiap aktivitas dan ‘gerak-gerik’ pondok pesantren, karena khawatir menimbulkan aksi teror dan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu membawa efek negatif bagi Pondok Pesantren.
Sebagai lembaga pendidikan agama Islam, eksistensi dan reputasi pesantren sangat merasa dirugikan oleh adanya stigma semacam itu. Namun, sebagai catatan penting, kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua Pondok Pesantren melakukan tindakan radikal, ekstrimisme, kekerasan, aksi teror dsb. Tetapi sangat disayangkan semenjak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia (RI), menetapkan Bima sebagai daerah zona merah teroris, akhirnya telah banyak pemberitaan oleh beberapa media yang membeberkan bahwa daerah Bima sebagai lumbung tempat berkumpulnya teroris.
Tentu stigma semacam itu tidak bisa kita terima sepenuhnya. Karena memang harus dipahami bahwa salah satu cara jika ingin mengetahui Pondok Pesantren tersebut menganut paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau tidak, itu dapat dilihat seberapa intens Pondok Pesantren tersebut terlibat dan berkerja sama dalam beberapa kegiatan yang bentuk oleh pemerintah. Karena memang menurut hasil hemat saya, Pondok Pesantren yang terlibat dalam gerakan kekerasan, radikal, dan terorisme adalah Pondok Pesantren yang membatasi dirinya dengan negara dan pemerintah. (Bisa dilacak)
Dari contoh sederhana di atas, kita dapat membuktikan benar tidaknya Pondok Pesantren yang ada di Bima menganut paham ideology radikalisme. Dalah tahap ini hal yang harus dilakukan adalah meninjau, kira-kira ada berapa Pondok Pesantren di Bima yang membatasi dirinya terhadap negara dan pemerintah? Jika ada, sebutkan nama Pondok Pesantrennya dan di mana lokasinya?. Saya kira pihak Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)-Republik Indonesia (RI) juga harus menjawab pertanyaan ini dengan hasil risetnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pernyataan yang menetapkan daerah Bima sebagai Zona Merah teroris.
Tidak hanya itu, setiap kali mengikuti seminar radikalisme yang diselenggarakan oleh BNPT-RI, saya selalu tidak setuju ketika narasumber mengatakan bahwa daerah Bima sebagai zona merah teroris. Sebagai masyarakat Bima tentu kita harus bisa membuktikan bahwa memang setiap Pondok Pesantren yang ada di Bima bukanlah lumbung tempat berkumpulnya para pelaku teroris. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan aktif semua Pondok Pesantren yang ada di kabupaten maupun kota Bima dalam mengikuti perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. 'Iyah, kita akan mengambil contoh pada moment Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.'
Pertama, kita harus mengetahui ada berapa banyak Pondok Pesantren yang ada di Kota dan kabupaten Bima. Setelah itu melakukan identifikasi jumlah Pondok Pesantren yang terlibat dan mengambil bagian dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dari data Pondok Pesantren tahun 2008-2009, Kementerian Agama menyebutkan, kurang lebih ada sekitar 45 Pondok Pesantren di Bima yang telah terdaftar, dengan pembagian 37 di Kabupaten dan 8 di wilayah Kota Bima. Sedangkan dari 45 Pondok Pesantren tersebut semua ikut terlibat dalam merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perwakilan putra-putri bangsa.
Sebagai catatan penting yang harus digaris bawahi, sebuah tempat yang dapat disebut Pondok Pesantren adalah, apabila memiliki kiai/tuan guru, santri, pondok, masjid, pengajian kitab kuning, terbuka bagi masyarakat umum dan yang terpenting itu terdaftar di Kementerian Agama agar aktivitasnya dapat terkontrol oleh pemerintah. Bila dari beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, sebuah tempat perkumpulan tersebut belum bisa disebut sebagai Pesantren. Kita bisa ambil contoh satu tempat pengajian Khilafah 'Umar Bin Khatab' (UBK) di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang sempat digerebek oleh Densus 88 Anti-teror Mabes Polri karena dianggap terlibat dalam gerakan teror. Hal itu diperkuat oleh ditemukannya sejumlah bahan peledak dan benda mencurigakan saat melakukan penggerebekan waktu 2011 silam. Saya ingin mengatakan bahwa Khilafah 'Umar Bin Khatab' (UBK) merupakan tempat pengajian dan bukan sebagai Pondok Pesantren, karena belum terdaftar di Kementerian Agama.
Kembali dengan membahas keterlibatan Pondok Pesantren di Bima dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 74 pada 17 Agustus mendatang sangat beragam. Mulai dari mengikuti lomba gerak jalan, hingga pada kegiatan lomba lainya yang diselenggarakan di beberapa Pondok Pesantren yang ada di wilayah kabupaten dan kota Bima. Salah satu dari sekian Pondok Pesantren di Bima yang mengambil bagian pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-74 mendatang adalah, Ponpes Al-Ihklas Muhammadiyah Tolobali Bima, yang juga mengikuti berbagai jenis perlombaan. Seperti lomba gerak jalan dengan mengikutsertakan santriwan dan santriwatinya. Hal tersebut harus dipahami sebagai salah satu bentuk aktualisasi rasa syukur oleh pihak Ponpes Al-Ikhlas Muhammadiyah Tolobali Bima dan Ponpes-Ponpes lainya sebagai anak bangsa dalam menyambut hari kemerdekaan negeri tercinta.
Seperti yang kita ketahui bersama, gerak jalan merupakan jenis olah raga perayaan HUT RI yang hampir tidak pernah ketinggalan oleh banyak peminatnya, baik dari sekolah-sekolah, instansi, masyarakat umum, termasuk pihak Pondok Pesantren. Keikutsertaan para santri dalam lomba gerak jalan tersebut juga sebagai bentuk aktualisasi dan keterbukaan (tidak membatasi) pihak Ponpes dalam mendukung kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kota/kabupaten Bima serta sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugrahkan Allah SWT. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan semangat cinta tanah air kepada para santri. Sekaligus menunjukkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan ulama dan santri di Nusantara. Hal itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya barisan Laskar Santri Nusantara dalam mengawal keutuhan dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saya merasakan betul, bagaimana semangat nasionalisme itu tertanam pada setiap siswa dan santri yang disalurkan saat ketika memimpin barisan group gerak jalan di sepanjang jalan utama Soekarno Hatta Kota Bima. Dan kita juga bisa melihat ribuan kibaran bendera sang merah putih sepanjang jalan Kota dan kabupaten Bima, hingga di halaman-halaman rumah warga dengan berbagai macam ukuran bendera, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Hal itu merupakan bentuk aktualisasi atas dasar rasa kebanggaan dan kecintaan masyarakat Bima terhadap bangsa dan negara. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa, Bima tidak sejahat dan seanarkis seperti yang diberitakan oleh beberapa media, dan yang paling penting diluruskan adalah bahwa BIMA BUKAN SEBAGAI DAERAH ZONA MERAH TERORIS.!
Ilopeta, Kota Bima
Rabu, 7 Agustus 2019
Penulis;
Hendra W.
COMMENTS