Bima, NTB, RealNews.id - Pada saat Launching Sekolah Ramah Anak, Hj.Indah Damayanti Putri, SE, dalam paparannya bahwa Kita harus terus menciptakan ruang kebahagiaan bagi anak, karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini berada. Kita menyadari ada banyak fakta dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi dan kita masih berhadapan dengan kekerasan yang menjadi keprihatinan serta harus dilawan bersama. Namun di sisi lain kita juga harus mempertahankan prestasi dimana pada tahun 2019 lalu dimana Kabupaten Bima berhasil meraih prestasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional”.
Demikian pernyataan Bupati Bima saat melakukan Launching Sekolah Ramah Anak dan Serah Terima rehab Ruang Kelas Bantuan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD), YAPPIKA – ActionAid (YAA) dan PENNYAPPEAL yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Sekolah Ramah Anak Kamis (24/6) di SDN Sanolo Kecamatan Bolo.
Bupati yang hadir bersama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf SH, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kadis Dikbudpora Zainudin S.Sos, MM, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul, Camat Bolo Mardianah SH, Camat Woha Irfan DJ SH, Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dan Direktur SOLUD Dedy Mawardi menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah terkait antara lain Bappeda dan DP3AP2KB yang ikut membantu dan DPRD atas kebijakan penganggaran pada OPD untuk mendukung kesiapan Kabupaten Bima menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
Dihadapan Para Kepala Desa dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Bolo, Bupati menyampaikan terima kasih kepasa SOLUD dan YAPPIKA yang telah mendukung rehab SDN Sanolo. “Ini adalah rahmat bagi masyarakat desa Sanolo yang harus dijaga sehingga akan tumbuh sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk membangun daerah. Dukungan dan pendampingan di kabupaten Bima diharapkan terus berlanjut dimana sekolah lain yang membutuhkan juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya”. Harap Bupati.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam laporannya mengungkapkan, pada tahun 2019, Kabupaten Bima mendapatkan penghargaan Madya Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat nasional.
“Di tingkat daerah, sejumlah pembenahan pun telah dilakukan antara lain dengan menetapkan 48 sekolah ramah anak pada 25 SD, 15 SMP dan 8 SMA Se-kabupaten Bima. Disamping itu dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima telah mendorong berbagai pihak dalam pembudayaan dan pengembangan literasi masyarakat, keluarga. Demikian halnya dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Bima, sejak tahun 2018 hingga 2021 telah bermitra dengan Perkumpulan SOLUD melalui pada 10 SD Negeri di kabupaten Bima antara lain di kecamatan bolo woha Ambalawi”. Terang H. Fahrudin.
Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dalam pengantarnya memaparkan, hingga tahun 2028, YAPPIKA mendorong inisiatif lokal, baik di tingkat daerah maupun komunitas bagi pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender.
Terkait dengan dukungan YAPPIKA di Kabupaten Bima, hal ini didasari data bahwa di seluruh uIndonesia terdapat 240 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak dan ini berarti bahwa 6 dari 10 siswa berada dalam bahaya. Demikian halnya di kabupaten terdapat 30 persen infrastruktur sekolah yang perlu dibenahi”. Dengan Demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima diharapkan bagaimana mengatasi persoalan infrastruktur yang tidak aman dan bida menimbulkan bahaya”.
Fokus dukungan berikutnya dari YAPPIKA adalah membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan keuangan serta mendorong kebebasan berserikat, toleransi, aksi kemanusiaan dan ketangguhan menghadapi bencana. Jelasnya.
Sumber : (Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima)
COMMENTS