Bima, Realnews.my.id - Pemerintah Kabupaten Bima atas dukungan ADRA Indonesia, sebuah lembaga kemanusiaan yang telah beroprasi di Indonesia sejak tahun 1981 dengan fokus Penanggulangan Bencana (PB) sejak tahun 2017 menyelenggarakan Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD) Aksi Antisipatif Penanganan Bencana Kekeringan Kamis (23/11) di Ruang Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) BPBD kabupaten Bima.
Manager ADRA Indonesia Amin Magatani secara virtual melalui aplikasi zoom meeting memaparkan, FGD ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aksi antisipatif terhadap bencana dan pada saat yang sama menyamakan persepsi tentang konsep dan kriteria kekeringan.
Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya FGD diharapkan mampu mengidentifikasi aksi antisipatif dalam penanganan bencana kekeringan juga mengidentifikasi sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan.
Narasumber Hadrianus Edi Handoko dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/UNOCHA), memaparkan aksi antisipatif penanganan dampak bencana kekeringan.
Menurut Hadrianus, aksi antisipatif adalah serangkai intervent intervensi yang dilakukan ketika ancaman yang menimbulkan bahaya yang akan segera terjadi berdasarkan perkiraan, peringatan dini atau analisis risiko pra bencana titik sambung karena itu lanjutnya menurut Badan PBB yang terkait dengan bencana.
Dihadapan para peserta FGD dari BMKG, Bappeda, Dinas Sosia, Dinas Pertanian dan Perkebunan, DPMD, Dinas Kominfostik, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Komunitas PRB Desa Nata, Waduwani, Tonggorisa dan Desa Sanolo tersebut, Narasumber memaparkan tiga karakteristik aksi antisipatif berkaitan dengan penanganan bencana
"Aksi antisipatif dilakukan dalam rentang antara peringatan dini, penilaian risiko pra bencana dan saat bahaya terjadi. Rentang waktu ini sangat bervariasi, tergantung pada kualitas prakiraan dan jenis bahaya.
Karakteristik aksi antisipatif juga mencakup niat melindungi orang dan aset yang kemungkinan akan terkena dampak bencana. Aksi ini tentu saja mengandalkan indikator pemicu yang telah disepakati dan berdasarkan informasi risiko. Sehingga, ketika ada bahaya yang mengancam akan tergambar jelas bagaimana keputusan akan dibuat dan kapan tindakan harus diambil". Tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Drs.Isyrah dalam pengantarnya mengungkapkan, aksi antisipatif dalam penanganan bencana merupakan prasyarat penting agar dampak pasca bencana dapat diminimalisir sebanyak mungkin.
Hal ini tentu saja membutuhkan peningkatan kapasitas yang memungkinkan SDM yang ada melakukan mobilisasi dan alokasi bantuan, pembiayaan dan distribusi bantuan agar tepat sasaran". Ungkapnya.
Sumber : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
Suryadin S.S, M.Si
COMMENTS